KEMKOMINFO Akan Berlakukan Kembali Pembatasan Sosial Media Menjelang Putusan Sengketa Pilpres 2019

Pesta demokrasi di Indonesia untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memang sudah lama usai. Ketua komisi pemilihan umum juga sudah mengumumkan hasil rekapitulasi surat suara. Berdasarkan hasil perhitungan surat suara yang sah, Pilpres 2019 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin. Perbedaan perolehan suara kedua pasangan calon cukup jauh yaitu sekitar 55,5% banding 44,5%.

Ketua KPU juga menyebutkan bahwa hasil hitung surat suara tersebut belum final. Ia menyebutkan bahwa jika ada pihak yang tidak terima dengan hasil tersebut bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut ternyata dilakukan oleh pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Mereka mengklaim bahwa ada indikasi kecurangan dalam pilpres kali ini. Sehingga pihak 02 belum bisa menerima hasil hitung surat suara KPU.


Menjelang pembacaan keputusan sengketa Pilpres 2019 mendatang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 Juni 2019, Menkominfo berencana akan menerapkan kembali pemblokiran sosial media alias jilid kedua. Pemblokiran sosial media juga sudah dilakukan oleh Menkominfo pada aksi demo 22 Mei 2019 kemarin. Hal tersebut dilakukan untuk membatasi penyebaran berita bohong (hoax) serta membatasi konten yang menghasut dan memecah belah bangsa.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kominfo Ferdinandus Setu, mengatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu penyebaran konten yang sifatnya menyesatkan dan seberapa banyak jumlahnya. Dengan demikian barulah bisa mengambil tindakan. Apakah pemblokiran sosial media atau yang lainnya.

Baca juga :

Pembatasan sosial media dapat dilakukan jika terdapat persebaran konten yang menyesatkan (Hoax) yang mencapat 600-an dalam hitungan detik. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan rekomendasi Mesin Sensor Internet atau AIS. Jadi, jika semakin berbahaya barulah pembatasan atau pemblokiran sosial media dilakukan.

Konsep pembatasan sosial media kali ini hampir sama dengan sebelumnya, yaitu tidak bisa mengirimkan gambar lewat WhatsApp (WA) dan akses sosial media yang lemot walaupun jaringan internet stabil.

Menkominfo lebih lanjut akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementrian lainnya, apakah pembatasan sosial media perlu dilakukan. Jika situasi mengancam maka pembatasan sosial media akan dilakukan. Jika situasi aman terkendali maka tidak akan dilakukan pemblokiran sosial media tersebut.

Belum ada Komentar untuk "KEMKOMINFO Akan Berlakukan Kembali Pembatasan Sosial Media Menjelang Putusan Sengketa Pilpres 2019"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1